Pengaspalan Ruas Jalan Rumaskebo-Waturu Asal-asalan

Ilustrasi

Ambon - Berita Maluku. Relatif jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Maluku, Kota Ambon, menyebabkan proyek-proyek infrastruktur publik, terutama jalan dan jembatan, yang didanai APBN maupun APBD, acap kali dikerjakan asal-asalan (amburadul) dengan tujuan mencari keuntungan pribadi dan kelompok, sehingga mengorbankan masyarakat.

Ruas jalan Rumaskebo-Waturu yang masuk proyek pengadaan jalan di Kota Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan sekitarnya yang dikerjakan PT Windu Tunggal Utama (WTU) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014, misalnya, nampaknya pun bernasib serupa.

’’Pengaspalan jalan Rumaskebo ke Waturu sangat asal-asalan. Kontraktor, PT WTU, Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen dari Balai Jalan Nasional Maluku dan Maluku Utara dan dari Dinas Pekerjaan Umum Maluku hanya kejar keuntungan sepihak,  namun pada akhirnya mengorbankan proyek ini,’’ kecam elemen pemuda MTB James Luturmas kepada Berita Maluku langsung dari Saumlaki, Sabtu (1/2/2014).

James menuding ada pat gulipat antara pimpinan PT WTU dengan Satker maupun PPK dari Balai Jalan Maluku-Maluku Utara maupun dari Dinas PU Maluku sehingga proyek miliaran rupiah itu amburadul dan dikerjakan seadanya.

’’Yang saya tahu yang namanya pengaspalan itu pakai material yang berkualitas, bahkan tinggi pengaspalan itu bisa capai 20 cm. Yang terjadi di lapangan, sebaliknya, di mana pengaspalan jalan Rumaskebo-Waturu hanya setinggi 3cm. Itu pun dengan material seadanya, sehingga kemungkinan dalam beberapa bulan ke depan proyeknya akan rusak karena materialnya digusur air ketika musim penghujan tiba,’’ ungkap mantan karyawan PT WTU ini sedikit mengecam.

Karena itu, James mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku maupun DPRD Maluku segera menerjunkan tim investigasi ke Saumlaki untuk meninjau proyek ini sekaligus mengusut kontraktor, Satker maupun PPK Balai Jalan Nasional dan Dinas PU Maluku yang berkompetensi dengan proyek pengadaan jalan dimaksud.

’’Fungsi kontrol anggota DPRD MTB (2009/14) sangat lemah terhadap kasus ini. Mereka hanya diam, tak bicara apa-apa. Saya meminta Pak Kejati maupun bapak-bapak di DPRD Maluku untuk menurunkan tim yang bertugas menginvestigasi temuan masyarakat ini,’’ seru jurnalis lokal di Saumlaki ini.

Sayangnya, pimpinan PT WTU Abdul Kohir belum berhasil dikonfirmasi seputar laporan masyarakat MTB itu. Begitu pun dengan Kepala Balai Jalan Nasional Maluku Jefri Pattiasina belum berhasil dikonfirmasi menyangkut hal ini. (bm 07)