Pemkab Buru Keberatan Kelulusan CPNS Tidak Sesuai Usul Daerah

Ambon - Berita Maluku. Pemerintah Kabupaten Buru, Maluku, menyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, menyampaikan keberatan terhadap kelulusan calon pegawai negeri sipil jalur honorer kategori dua (CPNS K-2) yang tidak sesuai usulan daerah.

"Kami keberatan karena hasil seleksi tidak sesuai formasi kebutuhan Pemkab Buru dan mengecewakan honorer yang telah mengemban tugas secara bertanggung jawab selama beberapa tahun terakhir ini," kata Bupati Ramly Umasugi, yang dihubungi dari Ambon, Jumat (28/2/2014).

"Imbasnya terjadi unjuk rasa dengan kantor BKD maupun sejumlah mebeler rusak karena ketidakpuasan honorer yang memang selama ini mengabdi di Buru," ujarnya.

Apalagi yang lulus hanya 359 orang dari 1.200 lebih honorer mengikuti seleksi.

"Kami sebenarnya telah mengajukan kebutuhan formasi ke Menpan dan RB dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Namun, kenyataan demikian sehingga memandang perlu meminta agar kuota kelulusan itu dipertimbangkan," ujarnya.

Bupati mengatakan, keberatan secara tertulis telah disampaikannya kepada Menteri karena hasil kelulusan menyulut emosi pegawai honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun tetapi tidak lulus seleksi CPNS K-2.

Sekda Buru,Ajid Soulissa dan Kepala BKD setempat Efenddy Rada telah mengantarkan surat keberatan ke Kementerian bersangkutan.

Bupati menyatakan, Sekda dan Kepala BKD Buru mengajukan keberatan bersama rekan mereka lainnya dari delapan Kabupaten dan Kota Ambon karena pengumuman itu mengakibatkan aksi unjuk rasa.

Dia mengingatkan pegawai honorer yang melakukan unjuk rasa jangan diboncengi kepentingan lain menjelang pemilihan legislatif 9 April 2014.

"Saya memahami kekecewaan mereka (honorer) yang tidak lulus. Namun, jangan ada kepentngan yang menyusup karena pastinya akan dikenakan sanksi tegas dan bila perlu diproses hukum," tegas Bupati. (ant/bm 10)