Banyak Sarana Perhubungan Di Maluku Belum Dioperasikan, Gaspersz: Perlu Dikaji Ulang

Ambon - Berita Maluku. Staf ahli bidang Ekonomi dan Keuangan Pemprov Maluku Benny Gaspersz menyarankan jajaran Dinas Perhubungan setempat untuk melakukan pengkajian ulang terhadap pelaksanaan program pembangunan transportasi trans Maluku.

"Program trans Maluku perlu segera dikaji ulang dan dikaitkan dengan perkembangan pembangunan saat ini, terutama program strategi pemerintah pusat," katanya di Ambon, Selasa (11/2/2014).

Menurutnya geografis wilayah Maluku yang 93 persen merupakan laut membutuhkan strategi dan formula khusus untuk merancang program pembangunan transportasi baik laut, udara dan darat yang memadai dan optimal guna menunjang aktivitas sosial kemasyarakat maupun perekonomian.

Benny yang juga mantan Kepala Dinas Perhubungan Maluku tiga tahun lalu, menegaskan memang trans Maluku merupakan program jangka panjang 2004-2024, tetapi arah dan kebijakannya perlu dikaji kembali, karena kenyataannya banyak fasilitas perhubungan yang telah dibangun belum diresmikan dan dioperasikan.

"Trans Maluku itu mulai dari Teluk Bara di Pulau Buru. Dermaga feri sudah selesai dibangun sejak tahun lalu, tetapi sampai sekarang belum diresmikan dan dioperasikan, begitu pun beberapa pelabuhan dan bandara perintis," katanya.

Oleh karena itu, tegasnya, Dinas Perhubungan harus segera mengkaji ulang agar sesuai perkembangan pembangunan nasional maupun daerah.

Benny mencontohkan program jangka panjang Pemprov Maluku memindahkan ibu kota provinsi dari Kota Ambon ke Makariki, Maluku Tengah yang ditandai dengan pencanangannya oleh mantan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu pada 14 September 2013.

Begitu juga nasional Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah dicanangkan pemerintah pusat sejak 2011 hingga 2025 mendatang dan Maluku masuk dalam koridor VI bersama Papua.

"Program MP3EI dikeroyok bersama melibatkan berbagai kementerian terkait dengan alokasi mencapai ratusan triliun. Maluku perlu memanfaatkan program ini untuk mempercepat penyelesaian pembangunan trans Maluku," kata Benny.

Sedangkan Kadis Perhubungan Maluku Ujir Halid membenarkan program pembangunan trans Maluku perlu segera dikaji ulang, terutama menunjang pembangunan di daerah ini.

"Karena itu kami memanfaatkan rakernis perhubungan se-Maluku yang berlangsung sejak Senin (10/2) untuk membahas berbagai persoalan menyangkut pembangunan perhubungan di Maluku, termasuk usulan pengkajian ulang tersebut.

Ujir membenarkan pencanangan pemindahan ibu kota provinsi Maluku dari Ambon ke Makariki, Maluku Tengah, kendati merupakan program jangka panjang, tetapi perlu dirancang kebutuhan transportasi darat, laut maupun udara.

"Berdasarkan perencanaan yang disusun Bappeda Maluku, di Makariki akan dibangun pelabuhan ekspor maupun bandara internasional, di samping peningkatan sarana jalan untuk menunjang rencana pemindahan ibu kota provinsi Maluku tersebut," kata Ujir.

Pihaknya, tandas Ujir akan berkoordinasi dengan Bappeda Maluku maupun Kementerian Perhubungan guna mensinkronkan program pusat dan daerah, khususnya menyangkut pembangunan dan peningkatan sarana transportasi di Maluku.

"Jujur saja Maluku masih membutuhkan banyak kapal perintis guna menjamin koneksitas antar wilayah dan pulau-pulau, pembangunan bandara dan penambahan jalur penerbangan, maupun pembangunan jalan lingkar pulau-pulau di Maluku dengan kebutuhan anggaran sangat besar," katanya. (ant/bm 10)