Proyek Balai Sungai Tidak Merata ke Semua Kabupaten di Maluku
http://www.beritamalukuonline.com/2014/01/proyek-balai-sungai-tidak-merata-ke.html?m=0
Ambon - Berita Maluku. Komisi C DPRD Maluku menilai pengalokasian proyek pembangunan infrastruktur dasar dari Balai Sungai, Maluku belum merata ke seluruh kabupaten dan kota.
"Provinsi Maluku terdiri dari sembilan kabupaten dan dua kota, namun pihak balai lebih memprioritaskan pembangunan sarana infrastruktur di wilayah tertentu saja," kata wakil ketua komisi C DPRD setempat, Fachri Alkatiri di Ambon, Kamis (16/1/2014).
Ironisnya, untuk tahun 2014 ini meski mendapat kucuran dana miliaran rupiah dari pemerintah, tapi tidak ada satu pun proyek Balai Sungai yang diprioritaskan ke Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Lebih banyak proyek balai yang diarahkan ke Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah atau Kabupaten Buru.
Menurut Fachri, banyak pulau-pulau berpenghuni di Kabupaten SBT dan MBD yang memerlukan program pembangunan sarana air bersih atau pun talud penahan pantai agar tidak terjadi abrasi.
Kondisi serupa juga terdapat di wilayah Kabupaten MBD yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste.
"Pihak Balai Sungai semestinya tidak bisa beralasan pengalokasian kegiatan pembangunan ke daerah-daerah berdasarkan usulan yang diajukan daerah tertentu saja, tapi harus melihat skala prioritas kebutuhan pembangunan wilayah terpencil," katanya.
Untuk itu, pihak balai diharapkan melakukan evaluasi secara menyekuruh dan lebih memprioritaskan program pembangunan infrastruktur pada wilayah lain yang terpencil dan masih minim sarana dasar. (ant/bm 10)
"Provinsi Maluku terdiri dari sembilan kabupaten dan dua kota, namun pihak balai lebih memprioritaskan pembangunan sarana infrastruktur di wilayah tertentu saja," kata wakil ketua komisi C DPRD setempat, Fachri Alkatiri di Ambon, Kamis (16/1/2014).
Ironisnya, untuk tahun 2014 ini meski mendapat kucuran dana miliaran rupiah dari pemerintah, tapi tidak ada satu pun proyek Balai Sungai yang diprioritaskan ke Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Lebih banyak proyek balai yang diarahkan ke Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah atau Kabupaten Buru.
Menurut Fachri, banyak pulau-pulau berpenghuni di Kabupaten SBT dan MBD yang memerlukan program pembangunan sarana air bersih atau pun talud penahan pantai agar tidak terjadi abrasi.
Kondisi serupa juga terdapat di wilayah Kabupaten MBD yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste.
"Pihak Balai Sungai semestinya tidak bisa beralasan pengalokasian kegiatan pembangunan ke daerah-daerah berdasarkan usulan yang diajukan daerah tertentu saja, tapi harus melihat skala prioritas kebutuhan pembangunan wilayah terpencil," katanya.
Untuk itu, pihak balai diharapkan melakukan evaluasi secara menyekuruh dan lebih memprioritaskan program pembangunan infrastruktur pada wilayah lain yang terpencil dan masih minim sarana dasar. (ant/bm 10)