Akibat Gelombang Tinggi, Operasional KMP Layani Trayek Waipirit - Hunimua Dibatasi

Ambon - Berita Maluku. Operasional Kapal Motor Pelayaran (KMP) trayek Waipirit, Pulau Seram - Hunimua, Desa Liang, Pulau Ambon, dibatasi frekuensi pelayarannya akibat gelombang tinggi sejak Minggu (12/1) petang.

Salah seorang pengguna jasa KMP trayek Waipirit - Hunimua, Jerry Luhukay, di Ambon, Selasa (14/1/2014), mengatakan, jasa perhubungan antarpulau tersebut hanya diizinkan beroperasi hingga siang hari, sekitar pukul 14.00 WIT.

"Itu pun KMP bermalam di Hunimua karena gelombang tinggi sehingga armada penyeberangan tersebut sulit merapat di dermaga Waipirit," ujar Jerry Luhukay.

KMP ke Waipirit tergantung operasional dari dermaga Hunimua sehingga proses bongkar muat baru sekitar pukul 07.00 WIT.

Dampaknya, terjadi antrian panjang kenderaan, baik roda empat maupun dua, termasuk penumpang yang tidak tahu adanya pembatasan operasional.

Dermaga Waipirit itu dimanfaatkan pengguna jasa armada penyebarangan untuk Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur(SBT).

Karena itu, truk - truk pengangkut bahan pokok masyarakat dari Pulau Seram terpaksa berjubel di dermaga Waipirit.

Begitu juga bus angkutan antarpulau dalam provinsi karena tidak terangkut tiga KMP yang dioperasikan yakni Terubuk, Koako dan Kerapu.

Pimpinan PT.Ferry Indonesia Cabang Ambon belum bisa dikonfirmasi karena saat dihubungi melalui telpon genggam (HP) tidak menjawab kontak maupun tidak dioperasikan.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pattimura Ambon menyatakan, tinggi gelombang 2 - 3,5 meter di perairan Ambon, Selat Manipa, laut Buru, laut Seram dan perairan Geser.

Sedangkan gelombang tiga - empat meter terjadi di laut Banda dan laut Arafura.

Gelombang 3 - 5 meter terjadi di perairan Kei, laut Aru, perairan Tanimbar, perairan Maluku Tenggara Barat maupun Maluku Barat Daya.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Maluku mengimbau pengguna maupun penyedia jasa transportasi laut agar memperhatikan peringatan dini dari BMGK.

"Jangan memaksakan berlayar sekiranya gelombang tinggi karena konsekuensinya jika terjadi musibah laut di Maluku sering mengakibatkan korban jiwa, termasuk harga benda," ujarnya.

Peringatan tersebut telah diteruskan kepada pelaksana tugas Kepala BPBD di sembilan Kabupaten dan dua Kota di Maluku.

Begitu pun Bupati dan Wali Kota agar mengarahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis mengawasi setiap perusahan jasa pelayaran terkait peringatan dini yang dikeluarkan BMKG.

Kifly menambahkan, dalam kondisi cuaca ekstrem, maka Administrator Pelabuhan (Adpel) Ambon bisa tidak memberikan izin berlayar, bahkan sekiranya dipandang perlu aktivitas pelayaran untuk sementara ditutup sambil menunggu laporan perkembangan cuaca terbaru.

"Jadi sekali lagi kepada pengguna jasa transportasi untuk memaklumi bila terjadi penundaan atau keterlambatan jadwal keberangkatan armada laut akibat faktor cuaca ekstrem karena pertimbangan perlunya memprioritaskan keselamatan," tegasnya. (ant/bm 10)