Realisasi APBD 2013, Pembangunan Kota Ambon Sudah Capai 80 Persen
http://www.beritamalukuonline.com/2013/11/realisasi-apbd-2013-pembangunan-kota.html?m=0
"Tahun 2013 dihadapkan kondisi bencana alam banjir, karena itu pada perubahan APBD prioritaskan pembangunan perbaikan infrastruktur akses ke masyarakat yang mengalami kerusakan, seperti jalan dan jembatan," kata Dominggus, di Ambon, Jumat (28/11/2013) kemarin.
Selain perbaikan jalan dan jembatan juga menormalisasikan lima sungai yang dilaksanakan oleh Balai Sungai.
Menurutnya, ada program kegiatan lain di sektor perdagangan dan jasa yang merupakan "leading" sektor pendapatan daerah, karena tidak memiliki potensi sumber daya alam seperti minyak di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Nikel di Kabupaten Seram Bagian Barat.
"Sektor andalan kita adalah perdagangan dan jasa," kata Dominggus.
Ia mengungkapkan berdasarkan data bahwa kondisi kemiskinan di Kota Ambon dari tahun ke tahun mengalami penurunan.
"Tahun 2012 keluarga miskin mencapai tujuh persen lebih dari total jumlah penduduk 387.475 jiwa, angka ini berdasarkan hasil program perlindungan sosial (PPS) yang dilakukan oleh BPS," ujarnya.
Dikatakannya, ada tiga kategori penduduk miskin yakni, keluarga hampir miskin (desil 1), rentan terhadap miskin (desil 2) dan keluarga miskin (desil 3).
"Progam yang dihasilkan PPS dirangkum oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dijadikan data terpadu nasional yang mencakup seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia," kata Dominggus.
Ia lebih jauh mengatakan bahwa pembangunan Kota Ambon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2006-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahap kedua 2011-2016, juga Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 24 Tahun 2012.
"Inilah acuan pembangunan di Kota Ambon sehingga ke depan rencana pengembangan harus disesuaikan dengan RTRW, RPJP maupun RPJM," ujarnya.
Ia mengatakan juga bahwa pembangunan ada dua, fisik dan non fisik yang disesuaikan dengan alokasi anggaran baik dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Tugas Pembantuan (DTP).
"Anggaran dari berbagai sumber tersebut masing-masing dikelola oleh instansi atau SKPD terkait terutama bidang pekerjaan umum, bidang pendidikan, bidang kesehatan maupun bidang lainnya," katanya "Pembangunan juga tidak terbatas pada alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah tetapi perlu peran serta swasta," ujar Dominggus.
Menyinggung proyeksi pembangunan 2014 menurutnya akan melanjutkan pembangunan 2013 yang disesuaikan dalam skenario RPJM 2011-2016 dan tahun 2014 merupakan tahun ketiga.
"Sasarannya bagaimana kita mengurangi angka kemiskinan, sehingga perhatian kita tertuju pada peningkatan pendidikan, kesehatan serta pemberdayaan masyarakat," katanya.
Upaya tersebut juga dalam rangka mengurangi angka pengangguran yang dari waktu ke waktu terus bertambah, apalagi Kota Ambon merupakan Ibu Kota Provinsi Maluku sehingga pertumbuhan penduduknya tidak secara alami tetapi dipengaruhi urbanisasi.
"Di Kota Ambon cukup tersedia lapangan kerja, sehingga banyak yang datang sekolah tetapi setelah selesai tidak kembali ke daerahnya, Sebagian ada yang bekerja tapi ada yang menganggur sehingga menjadi beban bagi pemerintah kota," ujarnya. (ant/bm 10)
