Tuasikal Minta DPD Apernas Malteng Harus Profesional

Masohi - Berita Maluku. Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua, SH meminta Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (Apernas) Malteng harus bekerja secara professional.

"Survey lapangan menjadi skala prioritas mengingat dari survey itu ada gambaran buat Apernas segera melaksanakan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Maluku Tengah," kata Bupati saat audiens dengan Pengurus Apernas Maluku dan Maluku Tengah, Rabu.

Pengurus Apernas Maluku itu masinf-masing, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Maluku, Drs. Butje J. Tahaparry, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Hj. Rahima Kaimuddin, Sekretaris Luchas Lewal, Bendahara Ny. Sangaji dan anggota pleno Nelis Korsely, Philipus Ilelang dan Nn. Nur Ngangun.

Ketua DPD Maluku Butje Tahapary dalam kesempatan itu menyatakan, kehadiran DPD Apernas ini merupakan bagian dari sosialisasi dan koordinasi dengan bupati guna membantu program pemerintah dalam memenuhi target pembangunan Rumah Sejahtera Tapale untuk MBR di Malteng.

Dalam pertemuan koordinasi tersebut, Bupati Tuasikal mengingatkan DPD Apernas Malteng untuk segera melakukan survei di lapangan sebelum membangun perumahan. Pihak pemerintah, kata Bupati sangat berterima kasih dan selalu terbuka untuk hal ini. “Kami sangat welcome,” demikian ujar bupati berulang kali.

Lanjut Bupati, yang terpenting adalah melakukan survei lapangan. Ini harus dilakukan sehingga lokasi membangun atau tanah yang akan dibangun perumahan nantinya tidak bermasalah, dan persoalan air untuk konsumsi sehari-hari harus diperhitungkan dengan baik.

"Harus diingat bahwa tanah di Masohi masih gampang diperoleh sehingga dengan rencana model rumah yang akan dibangun dengan model barak yaitu tipe 36/80m dihuni 2 KK. Ini juga perlu disurvei, karena bisa saja ada pegawai yang lebih memilih tipe 36/80 ini dipisah dari pada gabung model barak, jelasnya.

Menurutnya, survey harus dilakukan Apernas, mengingat fakta sejumlah PNS di Malteng masih terlilit utang dengan bank. Dengan itu survey harus dilakukan sehingga yang mendaftar untuk memperoleh rumah benar-benar tidak terikat utang dengan pihak bank. "Mereka yang masih berutang pada bank menunggu sehingga utang di bank selesai baru dilayani dengan membangun baru untuk bersangkutan, terang bupati.

Sementara itu, Ketua DPW Drs. Butje Tahapary dalam penjelasannya mengatakan, rencana pembangunan perumahan untuk PNS dengan bantuan uang muka sebesar Rp. 15 juta per orang dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dari Kemenpera RI. Selain itu, tim gabungan yang terdiri dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS (Bapertarum-PNS), Bank Tabungan Negara(BTN), Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) direncanakan tiba di Maluku tanggal 26 -27 Oktober.

Tim ini akan menuju Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan kembali ke Masohi, ibukota Maluku Tengah. YKPP sebagaimana disebutkan di atas berbadan hukum yang berada di bawah pembinaan Menhan, Panglima TNI dan Kapolri. Menhan sebagai ketua Pembina, Panglima TNI dan Kapolri anggota Pembina, Sekjen Kemhan selaku Pembina Harian dan Irjen Kemhan selaku pengawas.

Bapertarum-PNS didirikan 15 Februari 1993 berdasarkan Kepres no. 14/1993 jo Keppres 46/1994 dengan tujuan membantu membiayai usaha-usaha peningkatan kesejahteraan PNS dalam bidang perumahan (pasal 1) dan membantu uang muka pembelian rumah dengan fasilitas KPR bagi PNS yang belum memiliki rumah (pasal 5 ayat 1) jelas Tahaparry. (NK)