Sejumlah Kasus Korupsi di Maluku Belum Ditangani KPK

Ambon - Berita Maluku. Berbagai kasus dugaan korupsi yang terjadi di Provinsi Maluku dengan nilai kerugian negara di atas Rp5 miliar selama ini belum ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ada kasus-kasus dugaan korupsi yang nilainya miliaran rupiah di Maluku masih tetap ditangani penyidik dari Polda atau Kejaksaan Tinggi Maluku dan akhirnya bermuara ke proses persidangan di PN Tipikor Ambon," kata humas PN Ambon Glenny de Fretes di Ambon, Sabtu (26/10/2013).

Ia mengungkapkan, banyak perkara korupsi yang ditangani tiga majelis hakim di PN Tipikor Ambon, beberapa di antaranya dengan nilai kerugian negara diduga melebihi angka Rp5 miliar.

Bahkan kasus dugaan korupsi proyek kawasan terpadu atau KTM di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Maluku Tengah yang menggunakan sumber dana APBN lebih dari Rp5 miliar juga tidak ditangani KPK.

Glenny mengatakan, kasus tersebut justru ditangani aparat penegak supremasi hukum di daerah ini meski terhenti di tengah jalan, padahal kalau diteruskan tentu ditangani majelis hakim PN Tipikor Ambon, sama seperti perkara-perkara korupsi lainnya.

"Kami juga sudah pernah menyidangkan perkara korupsi dengan nilai sekitar Rp5 miliar dan yang paling rendah adalah Rp50 juta," katanya.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad yang melakukan kunjungan kerja dua hari di Maluku mengakui pihaknya belum menangani berbagai kasus dugaan korupsi di daerah ini.

Apalagi sudah dibuat nota kesepakatan bersama antara KPK dengan Kejaksaan dan Polri, kalau satu perkara dugaan korupsi telah ditangani salah satu dari tiga institusi ini, maka tak perlu ada intervensi agar tidak terjadi tumpang tindih.

Namun Abraham Samad juga mengimbau berbagai elemen masyarakat di daerah ini untuk melaporkan indikasi korupsi, asalkan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang akurat. (ant/bm 10)