KNPI Desak Bupati-Wakil Bupati Copot Sejumlah Pimpinan SKPD
http://www.beritamalukuonline.com/2013/10/knpi-desak-bupati-wakil-bupati-copot.html
DPD KNPI Kabupaten Bursel pun mendesak Bupati Bursel, Tagob S Solissa dan Wakil Bupati Buce Ayub Seleky segera mengevaluasi dan bila perlu mencopot sejumlah pimpinan SKPD.
“Ada beberapa pimpinan SKPD yang menurut pengamatan kami harus dievaluasi dan bila perlu diberhentikan. Karena itu, kami mendesak kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati untuk mengevaluasi seluruh pimpinan SKPD, baik dinas maupun badan dengan program-program kerja mereka yang terkesan asal-asalan dan kurang menyentuh masyarakat di daerah ini,” pinta Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) DPD KNPI Kabupaten Bursel, Abdul Rahim Latuconsina di Namrole, Sabtu (26/10/2013) malam.
Menurut Latuconsina, para pimpinan SKPD yang harus dievaluasi dan segera dicopot dari jabatannya itu terdiri dari, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bursel, M Tuasamu; Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bursel, Imran Mahmud; Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bursel, Saleh Souwakil; Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bursel, AM Laitupa; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bursel, Ismail Sangadji; Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bursel, Ali Wael; Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bursel, Ibrahim Banda; dan Direktur RSU Namrole, Sabaha Fatah.
Dikatakannya, alasan Bupati dan Wakil Bupati harus mencopot Kadis Kehutanan Kabupaten Bursel, M Tuasamu dari jabatannya karena yang bersangkutan tidak pro aktif melaksanakan tugasnya sebagaimana kepercayaan yang telah diberikan, malah yang terjadi, Tuasamu lebih banyak berada diluar daerah tanpa tujuan jelas.
“Beliau sudah sangat lama tidak berada di Kabupaten ini. Padahal, sebagai Kepala Dinas itu beliau harusnya berada di tempat untuk melaksanakan berbagai program kerja di dinas yang dipimpinnya itu. Tetapi, setelah kami kroscek di lapangan ternyata Dinas Kehutanan yang mendapat plot anggaran sekitar Rp. 7 miliar lebih dari APBD, tapi apa sih yang dibuat dengan anggaran tersebut untuk daerah ini,” ungkapnya.
Untuk Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bursel, Imran Mahmud, Latuconsina menilai, dari total plot anggaran Rp. 8 miliar lebih yang bersumber dari APBD, ternyata lebih banyak dimanfaatkan untuk jalan-jalan dan Mahmud jarang berada di kantornya ataupun di Namrole untuk melaksanakan tugas.
"Dinas ESDM dengan plot anggaranRp. 8 miliar lebih, kok tidak berbuat apa-apa. Di Bursel ini tidak ada emas, tapi sangat membuang-buang anggaran,” paparnya.
Tak hanya itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bursel yang dipimpin Saleh Souwakil dengan plot anggaran sebesar Rp. 27 miliar pun, ternyata di lapangan tidak begitu nampak realisasi anggaran untuk mewujudkan pembangunan pendidikan di Bumi Fuka Bipolo selama Tahun 2013.
Untuk Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bursel dibawah pimpinan AM Laitupa yang mendapatkan plot anggaran sekitar Rp. 4 miliar lebih pun ternyata kurang becus untuk memperjuangkan proses pengangkatan honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah ini.
“Proses honorer K1 beberapa Tahun lalu juga tak maksimal diperjuangkan. Sekarang, mendapatkan plot anggaran kurang lebih Rp. 4 miliar, tapi status honorer K2 sampai saat ini pun masih kurang jelas. Lalu, anggaran sebesar itu diapakan,” ujarnya.
Sementara, Dinas Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Ismail Sangadji dengan program-programnya pun terkesan salah sasaran dan sarat dengan kepentingan oknum-oknum tertentu.
“Dinas Perikanan juga mendapatkan anggaran sekitar Rp. 7 miliar. Tapi, bantuan Pancing Tonda yang diberikan itu tidak menyentuh masyarakat secara langsung, terutama masyarakat yang berstatus nelayan. Sebab, terkadang salah sasaran dan menimbulkan konflik diantara masyarakat dan menjadi wacanan yang tidak bagus di masyarakat,” katanya.
Begitupula, Dinas Pertanian Kabupaten Bursel dibawah pimpinan Ali Wael pun ternyata dinilai tidak berhasil dalam memimpin dinas itu. Sebab, kebanyakan pendistribusian bantuan alat pertanian, bibit maupun peternakan di dinas tersebut seringkali ketahuan bermasalah dan sarat dengan Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme.
“Di Dinas ini ada banyak sekali masalahnya selama dipimpin oleh Ali Wael. Diantaranya berbagai proses penyaluran bantuan alat pertanian, bibit maupun ternak seringkali bermasalah di lapangan karena ada praktek-praktek KKN yang turut serta dalam proses-proses itu,” jelasnya.
Tak sampai disitu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bursel yang dipimpin Ibrahim Banda pun ternyata dinilai KNPI kurang memberikan peranan penting dalam memberikan pelayanan kesahatan dan menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat di daerah ini.
“Sedangkan, Dinas Kesehatan dengan plot anggaran Rp13 miliar pun ternyata belum mampu dimaksimalkan. Sebab, yang menjadi temuan kami, ternyata masyarakat kedapatan sering mengeluh dengan berbagai persoalan kesehatan di daerah ini, baik di tingkat kecamatan hingga ibukota kabupaten,” pungkasnya.
Parahnya lagi, di Rumah Sakit Umum (RSU) Namrole dibawah kepemimpinan Sabaha Fataha ternyata tidak memberikan rasa puas bagi masyarakat yang hendak berobat di satu-satunya Rumah Sakit di Bursel itu.
“RSU Namrole yang mendapat plot anggaran Rp. 4 miliar lebih, tapi semua orang bisa mengecek langsung bahwa kondisi rumah sakit itu biasa-biasa saja bahkan terkesan tidak layak digunakan sebagai tempat pengobatan, karena masyarakat sering mengeluh berbagai pelayanan yang lambat dan membuat pasien tambah kritis hingga meninggal maupun fasilitas disitu yang masih minim dan sering membuat masyarakat memilih untuk berobat di RSU Namlea ataupun di RSU Haulussy Ambon. RSU Namrole pun terkesan mubasir dan tidak menjadi alternatif terbaik bagi masyarakat kita,” tuturnya.
Latuconsina berharap ada langkah bijak dan cepat yang harus dilakukan Bupati dan Wakil Bupati untuk menyelamatkan jalannya pemerintahan mereka yang telah terlanjur tercoreng ulah para pimpinan SKPD yang tak produktif dan merugikan daerah ini.
“Nama Bupati dan Wakil Bupati ini bisa jelek dan tercoreng karena dinilai gagal dalam memimpin kabupaten Bursel ini, karena ulah dari para pimpinan SKPD yang tidak produktif ini. Karena itu, menyongsong Hari Sumpah Pemuda, dan selaku pemuda yang punya tanggung jawab sebagai stakholder yang turut serta membangun daerah ini, kami turut menyesalkan para pimpinan SKPD seperti ini. Kami minta mereka harus dicopot,” tegasnya.
Menurutnya, tidak sedikit anggaran yang telah diplot ke masing-masing dinas/badan di daerah ini mencapai kurang lebih Rp. 300 miliar lebih dan akan terkesan mubasir jika tak direalisasikan secara maksimal dan penuh rasa tanggung jawab.
“Nyatanya kinerja dari dinas/badan itu kurang memberikan hasil maksimal sebagaimana harapan. Sebab, kurang menyentuh langsung masyarakat, terutama dalam bidang pembangunan,” ungkapnya lagi.
Latuconsina menjelaskan, ada sejumlah pimpinan SKPD yang tidak loyal untuk membangun daerah ini dan sering melakukan perjalanan keluar daerah dengan anggaran daerah tanpa tujuan yang jelas. “Bagi oknum-oknum pimpinan SKPD yang demikian ini harus dievaluasi dan bila perlu diganti dengan orang lain yang mampu menduduki jabatan-jabatan itu,” katanya. (**)
