Jika Terbukti Lakoni Pungli atas PKL, Kepala UPTD Mardika Siap Dicopot
http://www.beritamalukuonline.com/2013/10/jika-terbukti-lakoni-pungli-atas-pkl.html
Ambon - Berita Maluku. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Mardika Ambon Karel Laturiuw menampik tudingan sebagian orang yang menyebutkan dirinya memungut pajak ilegal dari pengelola lapak, kios, dan pedagang kaki lima di lokasi tersebut.
Karena itu, menanggapi ancaman Wali Kota Richard Louhenapessy untuk menindak tegas dirinya, Laturiuw buru-buru mengumpulkan wartawan untuk mengklarifikasi sinyalemen miring tersebut.
''Terkait dengan pintu pagar, para PKL menuduh saya menerima uang-uang mereka itu. Jujur, saya tak menerima uang-uang itu,'' tepisnya beralibi kepada pers, Kamis (10/10/2013).
Laturiuw menambahkan ''Saya baru pulang Diklat selama dua bulan di Bandung. Waktu saya pulang ke Ambon semua sudah bangun. Saya bertanya kepada mereka (PKL), kenapa kalian membangun lalu mereka jawab kami sudah bayar pintu dan lapak ini. Saya kemudian lapor ke Satpol PP untuk melihat lapak yang modeling itu. Dan saya mengatakan kalau Satpol PP membongkar ini, maka saya tidak bertanggung jawab, dan ini masalah karena sudah memasang karpet di bawah lapak-lapak itu dan ini sangat bertentangan dengan saya, dan saya bilang tunggu Satpol PP datang'' tuturnya.
Laturiuw menjelaskan tugas kesehariannya adalah mengontrol aktivitas dalam terminal Mardika. ''Tugas-tugas saya adalah mengatur alternatif lalu lintas dalam terminal, penertiban retribusi, masalah lapak-lapak, dan masalah-masalah yang muncul dalam terminal,'' jelasnya.
Terkait dengan penertiban yang terjadi, urai Laturiuw, pihaknya menemui kondisi dilematis karena maju kena, mundur pun kena. ''Masalahnya, ketika lapak dibangun kemudian dibeli dan dijualbelikan lagi oleh PKL. Semua lapak di Pasar Mardika bermasalah karena diperjualbelikan sesama PKL dengan harga berkisar Rp 6 juta sampai Rp 40 juta per unit. Terakhir mereka membeli lapak itu Rp 9 juta. Biar apa pun itu tanggung jawab saya, dan saya tak bisa pungkiri hal itu,'' ,'' bebernya.
Diakui Laturiuw, lapak-lapak yang dibangun Pemkot Ambon dalam perjalanannya banyak yang diperjualbelikan dan dikontrakkan. ''Hal itu menjadi masalah serius dalam terminal Mardika. Namun, saya siap menerima apa pun risikonya. Jangankan dicopot, sebelum dicopot saya juga siap mengundurkan diri dari kepala UPTD Terminal Mardika kalau tuduhan pihak-pihak tertentu terbukti. Saya siap mengundurkan diri kalau memang oleh pimpinan saya dianggap tak layak lagi. Mulai 7 Oktober saya sudah membayar tunggakan-tunggakan ke Pemkot,'' paparnya tanpa beban. (ev/mg-bm 015)
Karena itu, menanggapi ancaman Wali Kota Richard Louhenapessy untuk menindak tegas dirinya, Laturiuw buru-buru mengumpulkan wartawan untuk mengklarifikasi sinyalemen miring tersebut.
''Terkait dengan pintu pagar, para PKL menuduh saya menerima uang-uang mereka itu. Jujur, saya tak menerima uang-uang itu,'' tepisnya beralibi kepada pers, Kamis (10/10/2013).
Laturiuw menambahkan ''Saya baru pulang Diklat selama dua bulan di Bandung. Waktu saya pulang ke Ambon semua sudah bangun. Saya bertanya kepada mereka (PKL), kenapa kalian membangun lalu mereka jawab kami sudah bayar pintu dan lapak ini. Saya kemudian lapor ke Satpol PP untuk melihat lapak yang modeling itu. Dan saya mengatakan kalau Satpol PP membongkar ini, maka saya tidak bertanggung jawab, dan ini masalah karena sudah memasang karpet di bawah lapak-lapak itu dan ini sangat bertentangan dengan saya, dan saya bilang tunggu Satpol PP datang'' tuturnya.
Laturiuw menjelaskan tugas kesehariannya adalah mengontrol aktivitas dalam terminal Mardika. ''Tugas-tugas saya adalah mengatur alternatif lalu lintas dalam terminal, penertiban retribusi, masalah lapak-lapak, dan masalah-masalah yang muncul dalam terminal,'' jelasnya.
Terkait dengan penertiban yang terjadi, urai Laturiuw, pihaknya menemui kondisi dilematis karena maju kena, mundur pun kena. ''Masalahnya, ketika lapak dibangun kemudian dibeli dan dijualbelikan lagi oleh PKL. Semua lapak di Pasar Mardika bermasalah karena diperjualbelikan sesama PKL dengan harga berkisar Rp 6 juta sampai Rp 40 juta per unit. Terakhir mereka membeli lapak itu Rp 9 juta. Biar apa pun itu tanggung jawab saya, dan saya tak bisa pungkiri hal itu,'' ,'' bebernya.
Diakui Laturiuw, lapak-lapak yang dibangun Pemkot Ambon dalam perjalanannya banyak yang diperjualbelikan dan dikontrakkan. ''Hal itu menjadi masalah serius dalam terminal Mardika. Namun, saya siap menerima apa pun risikonya. Jangankan dicopot, sebelum dicopot saya juga siap mengundurkan diri dari kepala UPTD Terminal Mardika kalau tuduhan pihak-pihak tertentu terbukti. Saya siap mengundurkan diri kalau memang oleh pimpinan saya dianggap tak layak lagi. Mulai 7 Oktober saya sudah membayar tunggakan-tunggakan ke Pemkot,'' paparnya tanpa beban. (ev/mg-bm 015)