Bangun Daerah Perbatasan, Pemerintah Hanya Anggarkan Rp 1 T

Jakarta - Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini mengatakan, kondisi yang terjadi di pulau terluar Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Menurut dia, dari 66 jumlah pulau terluar yang berpenghuni, 24 pulau masuk kawasan tertinggal.

Atas hal itu, Hilmy menyatakan, pemerintah akan memberikan prioritas pada pembangunan pulau terdepan ini. Dia menerangkan, prioritas pembangunan yang akan dilakukan adalah seputar penyediaan listrik dan air bersih.

"Tahun depan kita sediakan 100 persen karena anggarannya tidak sampai Rp 1 triliun dari APBN untuk pulau terluar," ujar Hilmy dalam Rakernas Kadin di Jakarta, Senin (28/10).

Helmi mengatakan, ketersediaan listrik di kawasan pulau terluar terutama di sekitar Papua, NTT dan Maluku ternyata jauh di bawah rata-rata pasokan nasional. Menurut dia, hal itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi sulit terjadi.

"Ketersediaan listrik di Papua, NTT, dan Maluku masih di bawah 40 persen, padahal angka rata-rata nasional mencapai 78 persen," terang dia.

Selain itu, kondisi infrastruktur yang ada juga menjadi salah satu penyebab tidak berkembangnya perekonomian. Salah satu contohnya adalah kondisi jalan yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia.

"Ada 2.000 panjang jalan yang harus dibangun. Kalau dibandingkan jalan kita dengan Malaysia antara langit dan bumi. Di Kuching aspalnya kelas 1, kita masih jauh kurang dari itu," ungkap dia.

Lebih lanjut, Hilmy menegaskan, kondisi ini perlu segera diatasi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian nanti. "Kalau selama in negeri ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kita tidak punya prioritas," pungkas dia. (Sumber: Merdeka.com/bm 10)