Abraham Samad: Kasus Korupsi di Maluku Terus Dipantau
http://www.beritamalukuonline.com/2013/10/abraham-samad-kasus-korupsi-di-maluku.html
"Kami terus memantau perkembangan dugaan kasus tindak pidana korupsi di berbagai daerah yang melibatkan para pejabat, termasuk di Maluku," kata Abraham Samad saat berbicara pada Seminar dan lokakarya Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi tahun 2013, di Ambon, Kamis (17/10/2013).
Dia menegaskan lembaga yang dipimpinnya terus mengikuti perkembangan penanganan dan penuntasan sejumlah kasus dugaan korupsi di Maluku, baik dalam proses persidangan maupun yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Menurut dia dalam melaksanakan tugas lembaga penegak hukum yang dipimpinnya bekerja secara profesional dan menghindari tumpang tindihnya penanganan berbagai dugaan kasus korupsi dengan isntitusi penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolsian.
"KPK sendiri telah menandatangani MoU dengan Kejaksaan Agung (kejagung) serta Polri, di mana intinya suatu perkara jika telah ditangani salah satu institusi penegak hukum, maka institusi lainnya tidak boleh menangani kasus yang sama," tegas Samad.
Ditanya tentang dugaan kasus korupsi Dana Inpres No.6 tahun 1999 tentang percepatan pembangunan Maluku pascakonflik dengan alokasi dana lebih dari Rp2 triliun, di mana hingga kini tidak jelas penanganannya, Abraham Samad menegaskan pihaknya tidak menangani kasus tersebut karena telah ditangani oleh Kejagung.
"KPK tidak menangani kasus dugaan korupsi dana Inpres No.6 tahun 1999 sebab sudah ditangani Kejaksaan Agung. Tetapi tidak tertutup kemungkinan kasusnya ditangani KPK jika dilimpahkan oleh Kejagung," katanya.
Ia mengatakan KPK baru akan melakukan penyelidikan dalam suatu kasus yang ditangani oleh penegak hukum lainnya jika diminta oleh institusi tersebut.
Abraham mencontohkan penanganan kasus dugaan korupsi di sejumlah daerah di Pulau Jawa akhirnya ditangani KPK setelah diminta oleh pihak kepolisian dan kejaksaan.
"Ada sejumlah kasus yang awalnya ditangani aparat Kepolisian diambil alih oleh KPK karena dilimpahkan oleh pihak kepolisian. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi bebasnya para tersangka korupsi," katanya.
Abraham mengaku pihaknya banyak mendapat tekanan dalam menangani sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat negara, sehingga harus berhati-hati dalam mengungkapkannya.
Dia juga menyarankan berbagai elemen masyarakat di Maluku untuk melaporkan berbagai dugaan tindak pidana korupsi yang ditemukan dengan menyertakan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga dapat segera ditangani. (ant/bm 10)
