Siamiloy Tuding Tim Perjuangan Pemekaran Provinsi Malra Raya Hanya Kejar Pencitraan

Ambon - Berita Maluku. Pemuka masyarakat Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Herman Siamiloy menuding personel-personel Tim Perjuangan Pemekaran Provinsi Maluku Tenggara Raya ilegal, dan hanya mengejar pencitraan politik untuk meraup suara di pemilihan umum legislative pada 2014 nanti.

’’Sepanjang yang saya tahu sampai saat ini belum ada tim yang representative yang mengakomodir seluruh etnik dari Kepulauan Key, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, Kepulauan Lemola (Leti, Moa, Lakor), dan Kepulauan Terselatan (Kisar, Romang, Wetar) duduk bersama dan telah sepakat melahirkan sebuah tim perjuangan yang representative dan legal,’’ kritiknya kepada pers di Ambon, Selasa (10/9/2013).

Menurut Siamiloy, jika kemudian ada tim ilegal yang dibentuk elite-elite politik maupun aktivis-aktivis sempalan, naïf kalau hanya mengakomodir salah satu etnis di wilayah itu.

’’Maaf, kalau bicara Provinsi Malra hingga Selatan Daya, berarti dalam tim itu harus mengakomodir semua kepentingan dan keterwakilan etnik dari Kei hingga Wetar. Alangkah keliru kalau dalam tim itu hanya mengakomodir basudara kita dari Key,’’ ucap mantan Kepala Tata Usaha Kopertis Wilayah XII Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat itu.
Selain itu, lanjut Siamiloy, tim perjuangan pemekaran itu harus pula mengakomodir elite-elite birokrasi dari Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

’’Persoalannya, apakah tim ini pernah mendapat restu dari Bupati MTB, dan Bupati MBD misalnya. Ini kan tak benar, mau berjuang untuk kepentingan seluruh masyarakat tapi pergerakkannya diam-diam, dan kemudian karena sudah dekat pemilu legislative (2014) kini datang mengatasnamakan diri sekretaris atau ketum tim perjuangan pemekaran. Jangan seenak perut bikin wacana politik karena jadi caleg. Jangan main wacana murahan karena punya kepentingan politik sesaat,’’ kecamnya.

Siamiloy menyebutkan pembentukkan sebuah daerah otonom baru (DOB), entah kabupaten, kota atau provinsi tidak sekadar bicara dari satu rumah kopi ke rumah kopi lainnya, atau dari satu hotel ke hotel lainnya.

’’Semua itu (proses pembentukkan DOB) mesti terencana, sesuai aturan normative, dan harus melalui kajian matang. Apakah sudah ada hasil studi kelayakannya dari perguruan tinggi atau belum, meski wacana ini sudah lama dihembuskan komponen masyarakat. Jangan cari popularitas murahan seperti itu,’’ ungkapnya.

Siamiloy menyarankan jika dalam tim perjuangan pemekaran Provinsi Malra Raya hanya mengakomodir kekuatan salah satu etnik, sebaiknya nomenklatur DOB yang diperjuangkan nanti hanya menggunakan istilah Provinsi Malra. Alasannya?
’’Sebab, belum ada keputusan final soal letak ibu kota definitive, apakah di Malra, atau di Saumlaki (MTB) yang berada persis di tengah-tengah. Kita etnik dari MBD pun punya grand strategi jangka panjang untuk menjadi DOB sendiri jika akhirnya rentang kendali pemerintahan masih panjang saat DOB Malra terwujud. Jarak antara MBD dan Ambon hanya berkisar 180-190 mil laut, sementara Jarak Ambon-Malra itu berkisar 435-450 mil laut, nah ini masalahnya. Daripada kita ke Malra yang lebih jauh lebih baik tetap saja di Maluku,’’ paparnya.

Secara pribadi, Siamiloy tak menyetujui pemakaian nama Provinsi Malra Raya karena posisi orang MBD itu di bagian selatan bukan di tenggara. ’’Memang secara historis administrative dulunya kita (MBD) tergabung di Kabupaten Malra setelah keluar dari Keresidenan Timor di Kupang (NTT) pada 1925, tapi secara kultural, kita bukan asal dari tenggara. Pemakaian nomenklatur itu tak rasional,’’pungkasnya. (bm 01)