Pemekaran Provinsi MBD Bakal Dideklarasikan di Ambon

Ambon - Berita Maluku. Tekad komponen masyarakat Maluku Barat Daya untuk menjadikan wilayah itu Daerah Otonom Perbatasan sudah bulat. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dengan topangan seluruh komponen masyarakat MBD akan mendeklarasikan Rencana Terpadu Perjuangan Pemekaran Provinsi MBD di Kota Ambon.

Salah satu komponen mahasiswa MBD di Ambon, Domi Alexander, Rabu, 18 September 2013, menyatakan konsolidasi ke arah pembentukkan Provinsi MBD tengah dilakukan.

’’Konsolidasi itu pun masih terus berlangsung, dan diharapkan komitmen moril ini terwujud akhir tahun ini di Ambon,’’ ujar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia Maluku ini.

Lebih jauh Domy memaparkan tujuh alasan mendasar mengapa MBD layak berdiri sendiri menjadi Provinsi, lepas dari Maluku. Pertama, secara geostrategik, MBD merupakan wilayah perbatasan RI dengan Timor Leste dan Australia.

Pulau Wetar masuk lokasi prioritas (lokpri) satu, Kisar lokpri 2, Letti, Moa, Lakor, Meiatimiarang masuk lokri 3. Kedua, dalam konfigurasi politik nasional, sudah ada Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, dan bakal ada Provinsi Maluku Tenggara dengan Tual atau Langgur sebagai ibu kotanya, sementara wilayah Selatan Maluku atau MBD layak masuk dalam grand strategi ini karena moratorium pemekaran tak berlaku bagi wilayah-wilayah perbatasan.

Ketiga, secara rentang kendali pemerintahan, jika ibu kota Maluku dialihkan ke Makariki, Pulau Seram, jarak MBD ke ibu kota provinsi kian jauh, begitu juga kalau ke Tual lebih jauh. Satu-satunya cara untuk memperpendek rentang kendali hanya dengan memekarkan MBD menjadi provinsi sendiri.

Keempat, secara geokultural, orang MBD merupakan etnis Timor dan Luang yang dialihkan ke Maluku, persisnya Maluku Tenggara pascapengalihan pada 1926.

’’Sebenarnya kita orang Timur yang wilayahnya di Selatan Maluku, bukan di Tenggara. Jadi keliru kalau bilang orang MBD itu etnis tenggara. Anak sekolah pun tahu bedakan, mata arah mata angin tengara, dan mana yang selatan,’’ ungkapnya.

Kelima, keunggulan lokal dan komparatif, jika dulu sebagian orang menyebut wilayah itu tandus dan gersang, kini mineral dan tambang dikaruniakan TUHAN untuk dieksploitasi bagi kemakmuran orang Maluku, terutama bagi warga MBD. Apalagi, pada 2017, Blok Masela sudah dieksploitasi.

Keenam, sudah lama orang MBD terlindas dalam konfigurasi politik lokal yang mendikotomikan kekuatan dan aura politik Ambon Lease versus etnis Tenggara yang didominasi etnis Key.

’’Yang terakhir, pemekaran Provinsi itu kebutuhan, bukan kepentingan elite-elite politik tertentu. Mengapa kebutuhan. Sebab, pembukaan Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Dili (Timor Leste) dan penempatan ribuan pasukan AS di Darwin (Australia) dan Dili bakal memanaskan pertarungan politik global antara AS dan China di Pasifik Selatan. Praktis, Pemerintah RI harus memiliki grand strategi ke depan agar jangan sampai MBD dijadikan Sipadan dan Ligitan Kedua di Maluku. (RONY SAMLOY)