Kunjungan Orang Asing Sangat Tinggi, Bupati Desak Imigrasi Buka Kantor di MBD

AMBON - BERITA MALUKU. Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Barnabas Orno mendesak pihak Kantor Imigrasi Kelas I Ambon untuk segera membuka kantor di kabupaten yang berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia tersebut.

"Pembukaan kantor Imigrasi dirasakan sangat mendesak untuk direalisasi di MBD yang merupakan beranda terdepan NKRI," kata Bupati Barnabas Orno, di Ambon, Rabu 4 September 2013.

Dia mengakui, kunjungan orang asing di wilayah yang dipimpinnya itu saat ini sangat tinggi, terutama dari Timor Leste yang memiliki pertalian hubungan persaudaraan dengan warga MBD, sehingga perlu diantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Begitu pun aktivitas nelayan asing yang sangat tinggi sementara pengawasan terhadap mereka sangat kurang.

"Pengawasan kunjungan orang asing di MBD sangat kurang karena belum tersedia Kantor Imigrasi. Selama ini hanya ditangani aparat kepolisian dan TNI yang bertugas di pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan kedua negara tetangga tersebut," katanya.

Bupati mencontohkan kasus 95 imigran gelap asal Myanmar yang hendak mencari suaka ke Australia tetapi akhirnya terdampar dan diamankan TNI dari Satgas Yonif 611 di Desa Ersulit, Wetar Barat, Kabupaten MBD pada pertengahan Juli 2013.

Puluhan imigran gelap tersebut dibawa dari Myanmar menuju Kendari, Sulawesi Tenggara dan akan ke Australia menggunakan dua buah kapal, yakni KM. Bangkit dengan Kapten kapal La Ode Taji asal Kendari serta KM. Tanjung Kapuas dengan Kaptennya La Ode Bambang juga berasal dari Kendari.

Masing-masing imigran membayar jasa angkut sebesar 2 ribu dolar AS agar dapat menggunakan kedua kapal tersebut menuju Australia. Di kapal tersebut juga ditemukan 30 ton solar yang akan diselundupkan dan dijual di Australia.

Namun dalam pelayaran, kedua kapal rakyat tersebut terdampar di perairan dangkal di Pulau Pasir, perairan Wetar Barat akibat ombak besar dan kemudian memilih berlabuh di Desa Ersulit hingga akhirnya ditahan personil TNI untuk diinterogasi.

"Wilayah MBD sangat terbuka dan pengawasan belum optimal, sehingga memungkinkan dijadikan 'pintu' oleh oknum-oknum tertentu termasuk warga negara asing untuk melakukan tindakan ilegal," katanya.

Dia menambahkan, pihaknya siap memfasilitasi pembukaan kantor Imigrasi di Maluku Barat Daya termasuk menyediakan dan membebaskan lahan yang dibutuhkan, sehingga pengawasan terhadap lalu lintas orang asing di daerah perbatasan tersebut dapat optimal.

"Kami tidak mencurigai kegiatan orang asing, tetapi sudah sewajibnya diawasi sehingga tidak berdampak terhadap hal-hal tidak diinginkan, terutama disintergasi bangsa di MBD yang merupakan beranda NKRI ini," tambahnya.
 (ant/bm 10)