Usut Proyek Breeding Center Fiktif di Distan SBT
http://www.beritamalukuonline.com/2013/07/usut-proyek-breeding-center-fiktif-di.html
AMBON - BERITA MALUKU. Hingga kini proyek Breeding Center yang direncanakan akan dibangun di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) belum ada tanda-tanda pengerjaannya.
Proyek milik Dinas Pertanian SBT dengan anggaran sebesar Rp. 12.586.825.630 dari APBN tahun 2007 hingga 2011, seharusnya sudah dikerjakan sejak tahun 2007 silam. Fiktifnya pembangunan proyek tersebut diduga kuat sarat korupsi.
"Proyek dengan anggaran miliaran ini tak pernah ada tanda-tanda pembangunannya, lalu anggaran ini dikemanakan?" ungkap Ketua Forum Mahasiswa SBT, Sandry Rumanama kepada wartawan di Ambon, Senin, 15 Juli 2013.
Pihaknya minta oknum-oknum di Pemkab harus bertanggungjawab terkait realisasi proyek tersebut. "Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian SBT harus bertanggungjawab sebab telah menghamburkan uang rakyat," terang dia.
Ditekankan, jika proyek tersebut masih didiamkan, maka institusi penegak hukum harus mengusut mandeknya proyek itu.
"Jika pembangunannya tak berjalan maksimal, berarti ada indikasi penyimpangan yang berbau korupsi. Karena itu Kami minta lembaga hukum baik itu kepolisian maupun Kejaksaan segera mengusut proyek ini," tandas dia. (**)
Proyek milik Dinas Pertanian SBT dengan anggaran sebesar Rp. 12.586.825.630 dari APBN tahun 2007 hingga 2011, seharusnya sudah dikerjakan sejak tahun 2007 silam. Fiktifnya pembangunan proyek tersebut diduga kuat sarat korupsi.
"Proyek dengan anggaran miliaran ini tak pernah ada tanda-tanda pembangunannya, lalu anggaran ini dikemanakan?" ungkap Ketua Forum Mahasiswa SBT, Sandry Rumanama kepada wartawan di Ambon, Senin, 15 Juli 2013.
Pihaknya minta oknum-oknum di Pemkab harus bertanggungjawab terkait realisasi proyek tersebut. "Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian SBT harus bertanggungjawab sebab telah menghamburkan uang rakyat," terang dia.
Ditekankan, jika proyek tersebut masih didiamkan, maka institusi penegak hukum harus mengusut mandeknya proyek itu.
"Jika pembangunannya tak berjalan maksimal, berarti ada indikasi penyimpangan yang berbau korupsi. Karena itu Kami minta lembaga hukum baik itu kepolisian maupun Kejaksaan segera mengusut proyek ini," tandas dia. (**)