Jalan Lingkar Moa Dibangun Tanpa Perencanaan dan Pengawasan

AMBON - BERITA MALUKU. Sebagai pulau yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 menjadi ibu kota penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), praktis Moa mesti ditopang pelbagai infrastruktur publik maupun sarana dan prasarana pemerintahan sehingga mempermudah sekaligus ikut memperlancar aktivitas masyarakat maupun pegawai negeri sipil.

Sayangnya, sejak aktivitas pemerintahan dialihkan dari Wonreli, Pulau Kisar, Kecamatan Pulau-pulau Terselatan, ke Tiakur, Kecamatan Moa, 26 November 2012, hingga kini sejumlah infrastruktur publik maupun sarana dan prasarana pemerintahan tak kunjung dibangun sesuai kebutuhan riil masyarakat.

Ironisnya, kalaupun dibangun, proyek-proyeknya ditengarai tanpa perencanaan sehingga dari sisi kualitas pekerjaan maupun risiko bagi masyarakat menjadi sesuatu yang tak terhindarkan di tengah perubahan iklim yang abnormal (tak normal) belakangan ini.

Contoh konkret dari pembangunan infrastruktur publik tanpa perencanaan adalah Jalan Lingkar Moa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maluku tahun anggaran 2009/2010, 2010/2011, dan 2011/2012.

Menyikapi hal itu, Herman Siamiloy, pemuka masyarakat Moa di Ambon mengungkapkan hampir sebagian besar Jalan Lingkar Moa belum diaspal. Hanya baru ditimbun pasir dan batu (sirtu). ’’Sesuai pengamatan, jalan yang dibangun di Moa tanpa perencanaan. Mengapa? Sebab, ada beberapa ruas jalan yang dibangun dekat kubangan kerbau sehingga kalau musim hujan, dan misalnya volume air naik hingga 20 centimeter, jalananan sirtu tersebut akan tertutup dan materialnya terbawa arus air,’’ ungkapnya prihatin kepada media ini di Ambon, Senin, 15 Juli 2013.

Ruas jalan Kohapi sepanjang lebih kurang 2 Km (di tengah Desa Werwaru dan Desa Tounwawan), misalnya, jalanan Sirtunya dibangun di dekat kubangan kerbau sehingga saat tiba hujan kondisi jalannya digenangi air dan berisiko bagi pengguna kendaraan bermotor. Akibat buruknya proyek jalan di Moa belum lama ini ada warga setempat, Meky Pooroe, yang menjadi korban saat menjalankan aktivitas social di Tiakur.’’Sebaiknya sebelum diaspal, lokasi jalannya digeser ke tempat yang jauh dari kubangan kerbau, tapi tetap di Kohapi. Ini penting agar menghindari jatuh korban-korban berikutnya,’’ sarannya.

Siamiloy menyebutkan, akibat tak ada perencanaan dan pengawasan pihak legislatif, ruas Jalan Lingkar Moa banyak yang alami kerusakaan. Apalagi, ketika tiba musim hujan seperti saat ini.

’’Baik Pak Gubernur maupun anggota-anggota DPRD Maluku harus menyikapi hal ini. Maksudnya, dengan kian ramainya aktivitas di Tiakur dan Moa secara keseluruhan, jalan-jalan Lingkar Moa sudah harus diaspal, bukan dibiarkan dengan campuran sirtu seperti saat ini,’’ desaknya.

Dia khawatir dengan kurangnya perencanaan dan minimnya pengawasan menyebabkan proyek Jalan Lingkar Moa ini juga sarat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan pihak kontraktor, pejabat eksekutif, anggota DPRD MBD dan anggota DPRD Maluku, serta aparat kejaksaan. ’’Bisa saja ada indikasi itu, karena proyek-proyek jalan di Moa belum tersentuh hukum. Tapi, hal itu kan perlu dibuktikan lebih jauh oleh pihak berwenang,’’ dalihnya. (rony samloy)