’’Primus Inter Pares’’: Mencari Gubernur Maluku Idaman Rakyat

Pilih Paling Sedikit Bersamalah di Antara Paling Bermasalah

MULAI pukul 07.00 WIT hingga pukul 13.00 WIT, Selasa, 11 Juni 2013, seluruh warga pemilih akan menyerbu Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak politik mereka sebagai warga Negara yang mendukung tercapainya partisipasi politik yang elegan.

Dalam kerangka membangun atmosfer demokrasi yang sehat dan kondusif, patut bagi masyarakat yang punya suara untuk menggunakan hak politiknya dengan baik. Artinya, patut bagi warga Negara, di manapun berada di Maluku, untuk menghindari praktik golongan putih (golput). Satu suara (one vote) punya arti penting dalam kerangka membangun Maluku ke arah lebih baik dan berperspektif ’’Orang Basudara’’.

Membentangkan harapan (ekspektasi) seperti itu, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku 2013-2018 harus berjalan demokratis dan kondusif. Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (otoritas), rakyat punya kekuasaan tertinggi untuk menentukan nasib Maluku lima tahun ke depan. Caranya, memilih pemimpin Maluku yang bersih, jujur, cerdas, pemberani, dan nasionalis. Dalam konteks itu, Maluku terpuruk dan masuk kategori termiskin nomor 4 di Indonesia bukan disebabkan belum dikelolanya sumber daya alam (SDA) secara maksimal.

Penyebab utama kemiskinan strukturalk dan sistemik yang menerpa 1,8 juta penduduk Maluku saat ini semata-mata akibat mayoritas pemimpin di kabupaten/kota adalah tipikal pejabat korup. Sudah saatnya rakyat Maluku menentang pemimpin yang suka korupsi sebagaimana dikumandangkan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto saat memberikan orasi politik dalam kampanye akbar pasangan calon gubernur/wakil gubernur yang diusung Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Lapangan Merdeka Ambon, Kamis, 7 Juni
kemarin.

’’Jangan pilih gubernur Maluku yang suka maling (pancuri),’’ tekan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) ini. Menurut Prabowo, Indonesia ini Negara yang kaya, namun menjadi miskin karena tipikal pemimpin kita yang suka maling. Sudah saatnya, tekan Prabowo, rakyat Maluku menentukan masa depannya saat ini.

Di bagian lain, salah satu kandidat Gubernur Maluku dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Herman Adrian Koedoeboen juga mengimbau rakyat Maluku untuk tidak memilih gubernur yang menghargai rakyatnya dengan selembaran uang pecahan Rp 50.000 atau Rp 100.000. ’’Harga diri rakyat Maluku lebih tinggi dari uang, jadi jangan pilih pemimpin seperti itu karena pada akhirnya mereka mengorupsi uang rakyat,’’ tandas Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo ini di Lapangan Merdeka Ambon, 6 Juni lalu.

Senator PDIP di Senayan Alexander Litaay juga mengajak rakyat Maluku untuk memilih pemimpin yang jujur, bersih, dan antikorupsi. Dia juga menyatakan Maluku merupakan provinsi terkaya, namun miskin karena kebiasaan para pejabat yang suka mencuri uang rakyat. Dalam perspektif politik klasik, rakyat Maluku diperhadapkan pada realitas kekinian bahwa Maluku lagi sakit kronis akibat penyakit korupsi, perilaku hedonistik para pejabat, dan primordialistik yang berlebihan. Korupsi telah menggurita dalam sendi-sendi kehidupan birokrasi Maluku. Dalam pemahaman hedonistik, banyak kepala daerah yang memilih memuaskan kebutuhan seks, mandi spa, dan tinggal enak di bawah temaram lampu hotel-hotel berbintang di Jakarta di tengah teriakan lapar penduduknya di desa-desa terpencil dan kampong-kampung yang gelap gulita di malam hari.

Dalam semangat primordialistik, banyak bupati yang menempatkan saudara-saudaranya dan keluarga besarnya dalam birokrasi tanpa mempertimbangkan pendekatan kualitas (the man behind the gun atau the right man on the right job). Proyek-proyek juga dikuasai saudara dan istri serta kerabat bupati dan istrinya. Ini tampak di Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur.

Karena itu, menjadi sebuah keniscayaan bagi rakyat Maluku untuk memilih calon pemimpin yang paling sedikit bermasalah di antara kepungan kandidat-kandidat yang paling bermasalah karena terjerat kasus korupsi, skandal ijazah palsu, kasus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ilegal, keberpihakan pada nepotisme, dan menjadi kaki tangan kapitalisme asing yang akhirnya membawa ancaman bagi kelestarian lingkungan hidup maupun ekosistem pulau-pulau kecil akibat pengerukan sumber daya alam (SDA) yang berlebihan.

Ini tentu akan menjawab adagium politik usang ’primus inter pares’ atau memilih yang terbaik di antara yang baik. Semua kandidat merupakan putra terbaik bangsa di Maluku, tapi hanya ada satu yang terbaik. Tak ada parameter untuk mengukur esensi ’terbaik’, tapi yang terbaik biasanya tidak punya masalah, bebas korupsi, bebas tindakan cela, bebas dari perilaku seks menyimpang, dan bebas dari tudingan miring apapun. Suara rakyat menjadi penentu mau jadi apa Maluku lima tahun kemudian. Rakyat yang cerdas dan bersih akan melahirkan pemimpin yang cerdas dan bersih pula. Mena Maluku.!(RONY SAMLOY)