Konflik Mamala - Morela Perlu Adanya Kesadaran Masyarakat

AMBON - BERITA MALUKU. Kondisi keamanan di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang terus berkiprah dalam dunia konflik ini, membuat Pemerintah Provinsi Maluku menjadi kebingungan dalam mengambil kebijakan untuk melakukan konsolidasi perdamaian. Pasalnya seluruh cara-cara koordinasi dan mediasi telah dilakukan oleh pemerintah namun hasilnya tak kunjung membawa dampak yang baik. Seperti Desa Porto - Haria dan Mamala Morela.

Gubernur Maluku, Karel A Ralahalu kepada wartawan usai rapat penyelesaian masalah Mamala-Morela di lantai VI kantor Gubernur Maluku, Selasa (25/6), mengakui telah melakukan langkah-langkah aktif dalam menyelesaikan masalah tersebut dan juga pemerintah tidak memprediksi konflik ini akan terjadi secara berkelanjutan.

Dia mengatakan, seluruh konflik dapat diselesaikan dengan jalur pendekatan kesadaran masyarakat sendiri.

"Kita pada level pemerintah tidak menyangka, konflik yang terjadi itu secara terus menerus dan yang hanya bisa meredekan masalah tersebut yakni menggunakan jalur pendekatan kesadaran masyarakat itu sendiri," jelasnya.

DPRD Maluku dapil Malteng dalam sidang paripurna penyampaian LKPJ Gubernur Maluku Tahun 2012, memberikan banyak masukan terkait penyelesaian konflik tersebut. 

Edwin Huwae anggota DPRD Maluku Dapil Malteng Fraksi PDI-Perjuangan mengatakan persoalan keamanan di Malteng janganlah dianggap sepele karena konflik ini terjadi secara terus menerus tanpa memandang waktu. mediasi yang dilakukan harus menggunakan pendekatan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui itu.

Dia meminta agar TNI/Polri dapat bergegas dan mencari tahu sebenarnya letak akar permasalahan tersebut

Disamping itu, Habiba Pellu juga mengemukakan hal yang sama. Dirinya mengatakan penanganan kasus keamanan di Kabupaten Maluku Tengah harus lebih ditingkatkan sehingga tidak berdampak pada masyarakat lainnya terutama pada generasi penerus kita.

Dia juga meminta agar kewajiban pemerintah dalam rangka memediasi permasalahan tersebut haruslah ditingkatkan dan dilakukan dengan pendekatan masyarakat.

Pellu mengatakan, jika pemerintah memakai segi penyelesaian konflik dengan jalur Hukum maka sesungguhnya konflik yang terjadi tidak akan pernah bisa berdamai. (**/bm 10)