PENGUMUMAN ANTREAN HONORER PEMKAB MBD BERBAU NEPOTISME

Tukang Ojek, Sopir Angkot, dan Keluarga ADC Bupati Dimasukan Nama

AMBON – BERITA MALUKU. Pengumuman antrean honorer kategori dua (K-2) oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2013 menimbulkan keresahan di tengah masyarakat setempat, terutama bagi honorer yang namanya tak dipublikasikan alias dijegal pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Sesuai hasil penelusuran berbagai sumber, kebijakan Pemkab MBD berbau nepotisme, dan sarat aksi balas dendam politik. Menurut data entry yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Daerah MBD yang kemudian ditindaklanjuti Surat Keputusan (SK) Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) di Jakarta akhir tahun lalu, jumlah honorer kategori dua (K-2) mencapai 1.300-an orang. Mereka umumnya telah honor rata-rata di atas 3 tahun. ’’Namun, setelah pengumuman BKD dan Inspektorat MBD, banyak nama honorer K-2 dalam daftar antrean tahun lalu tak ditempelkan. Yang disesalkan, ada sopir angkutan kota, tukang ojek, dan saudara-saudara dari istri ajudan bupati (MBD) yang tak pernah honor dimasukan nama. Ini kan membawa petaka dan terkesan menanam bibit-bibit permusuhan,’’ ungkap Herman Siamiloy, pemuka masyarakat Moa-Lakor di Ambon, Kamis (25/4).

Siamiloy mencontohkan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Pulau-pulau Terselatan, dari 28 tenaga honor yang sudah lebih dari empat tahun mengabdi di tempat itu ketika pengumuman antrean tak satupun ada yang masuk dalam daftar antrean honorer K-2. ’’Lucunya ada lima orang yang tak pernah honor tapi namanya masuk antrean pengangkatan di UPTD Kecamatan Pulau-pulau Terselatan. Ini harus diklarifikasi Pemkab MBD sehingga tak menimbulkan polemik panjang,’’ ujar mantan Kepala Tata Usaha (KTU) Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah XII ini.

Siamiloy menyarankan Bupati Barnabas Orno dan stafnya agar merevisi kembali daftar antrean honorer K-2 tersebut dengan memasukan nama 1300-an honorer semula dan menambahkan nama-nama baru sehingga ada win-win solutionnya. ’’Kalau tak direvisi bisa saja Pemkab MBD dituding mengadu domba masyarakat, tanam benih perpecahan. Apalagi tensi politik di MBD lagi meningkat suhunya. Dewan juga harus meminta klarifikasi BKD dan menggelar uji publik atas pengumuman antrean honorer K-2,’’ paparnya.

Dia khawatir jika persoalan ini tak disikapi bijaksana Bupati Orno akan membawa preseden buruk sekaligus memperkeruh stabilitas sosial dan politik di MBD. (ros)