RR Berang Dituding Transportir BBM Ilegal ke MBD

AMBON – BERITA MALUKU. Sindikat kejahatan di balik produksi, distribusi, hingga transportasi bahan bakar minyak memang sulit diungkap secara masif ke permukaan karena jaringannya terorganisir, dan usaha ini dibekap aparat penegak hukum, politisi dan elite birokrat.

Karena dilindungi para pemangku kepentingan, pengusaha yang bergerak di bidang distribusi dan tranportasi BBM merasa kuat dan seenak perut melakukan spekulasi harga yang mencekik masyarakat.

Informasi yang dihimpun media ini selama sebulan terakhir disebutkan, ada sejumlah transporter BBM ilegal di Kota Ambon yang melancarkan usahanya hingga ke Kabupaten Maluku Barat Daya tanpa diketahui pemerintah kabupaten setempat.

Salah satunya, perusahaan milik RR alias K. Namun, ketika dikonfirmasi media ini, Kamis (14/2) siang, K menampiknya dan berdalih tengah urusan keluarga di Makassar, Sulawesi Selatan.

’’Kalau bilang saya transporter (BBM) illegal itu tak benar,’’ sahutnya dengan nada emosi melalui ponselnya.

Dia mengungkapkan, yang menjadi transporter BBM di Maluku bukan hanya dirinya, tapi juga PT Makara, CV Milano, PT Dharma Indah, PT Gunung Mas, dan lainnya.

’’Kami ini bukan ilegal bung, silahkan tanya ke Pertamina,’’ anjurnya.

Dalam melakukan usaha bisnisnya, urai K, pihaknya memperoleh izin (rekomendasi) dari Pertamina dan Pemerintah Provinsi Maluku.

’’Sesuai izin yang dikeluarkan, isinya hanya bilang transporter BBM, bukan BBM subsidi atau nonsubsidi,’’ elaknya.

Padahal, mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2012, diatur bahwa minyak (BBM) subsidi dilarang diperjual-belikan bebas kepada masyarakat.

Lebih jauh K mengakui, pernah pihaknya dihubungi pihak PLN Wonreli untuk mengangkut BBM mereka mengingat waktu itu tak ada kapal.

’’Ya, karena kita transporter, lalu dihubungi pejabat PLN dan agen BBM dari Saumlaki untuk angkut BBM ke Wonreli. Harganya kita sesuaikan dengan harga di Saumlaki. Silahkan cek ke PLN Ranting Tual, apa kita cari untung atau tidak,’’ sarannya.

Sayangnya, Pertamina sebagai pengawas BBM bersubsidi belum mau memberikan komentar seputar hal ini. (ros)