Konflik Antar Negeri di Maluku Bukan Akibat Maslah Agama

AMBON – MALUKU. Akhir-akhir ini marak terjadi konflik antar negeri di sejumlah wilayah Kabupaten/Kota di daerah Maluku dan hal itu sangat menyedot perhatian kita semua. Namun konflik yang terjadi ini bukan dilatarbelakangi oleh sensifitas ataupun ketersinggungan nilai-nilai agama, tapi justru karena soal-soal kriminalitas dan penyakit masyarakat.

Hal dikatakan Gubernur Maluku, Karel A Ralahalu, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Setda Maluku, Angky Rahayaan, saat berlangsungnya Rapat Koordinasi dalam rangka Membangun Kehidupan Harmonisasi Antar Umat Beragama di Maluku, yang berlangsung di Hotel Amans, Ambon, Kamis (10/5).

Menurut Gubernur, masyarakat yang majemuk ini mesti mengantisipasi dari jauh-jauh hari, serta membangun koordinasi dan kerjasama untuk merajut persaudaraan, kebersamaan dan persatuan antar umat beragama di daerah ini, karena itu merupakan harga mati yang terus dipertahankan.

Gubernur sangat menyayangkan peristiwa-peristiwa tersebut terjadi secara berturut-turut. “Belum selesai satu masalah, muncul lagi masalah yang lain. Lebih celaka lagi, hal tersebut rata-rata di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Ini yang mesti disikapi dengan lebih bijak oleh kita semua,” ungkap Gubernur.

Untuk mewujudkan situasi stabilitas kamtibmas yang semakin kondusif, perlu upaya koordinasi yang intensif antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta stakeholders di Maluku. Gubernur harapkan dengan koordinasi yang insentif dan berkesinambungan ini dapat meneguhkan komitmen masyarakat secara bersama-sama untuk terus membina suasana yang harmonis di daerah ini.

“Beberapa waktu lagi di kota Ambon akan diselenggarakan even Nasional Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXIV. Sebagai warga Maluku yang baik kita berharap pelaksanaan MTQ dapat berjalan dengan aman, damai, tertib dan lancar,” kata Gubernur.

Akhirnya Gubernur pun meminta agar masyarakat di lingkungan masing-masing sadar dan ikut berperan aktif dalam melakukan kewaspadaan dini dan cegah dini terhadap ancaman dan gangguan yang terjadi. Dimintakan aparat TNI/Polri untuk terus meningkatkan koordinasi yang intens dengan semua pihak guna menangani masalah social yang terjadi agar tidak berimbas lebih luas dan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban umum.

Selain itu Gubernur juga minta kepada penegak hukum agar proses hukum dapat dilakukan dengan tegas, cepat dan tuntas. Demikian pula lembaga keagamaan terutama Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, para latupati dan pimpinan Ormas untuk terus berkoordinasi guna memberdayakan dan meningkatkan fondasi nilainilai kearifan lokal ikatan “orang basudara, pela gandong” dalam khazanah kemajemukan di daerah ini.

Kegiatan tersebut dihadiri, Pimpinan DPRD Provinsi Maluku, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Maluku, Kakanwil Kementerian Agama Maluku, Pimpinan SKPD Maluku, Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Latupati, LSM, para undangan dan narasumber yang terdiri dari Gubernur Maluku, Pangdam XVI Pattimura, Kapolda Maluku, Kepala Kesbangpol Maluku, Kakanwil Agama Maluku, dan Ketua KNPI Maluku. (bm 10)