Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Maluku Perlu Diwaspadai
http://www.beritamalukuonline.com/2012/05/bencana-gempa-bumi-dan-tsunami-di.html
Mendagri minta perhatian atas intensitas gempa akibat lempeng bumi di Samudera Hindia dan Pasifik yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan tsunami di sebagian wilayah Indonesia terutama dekat wilayah patahan lempeng tersebut termasuk Provinsi Maluku, sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh aparatur penanggulangan bencana siap siaga dan tetap melakukan langkah koordinasi antar instansi terkait.
Gubernur Maluku, Karel A Ralahalau, dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, E Soselissa, pada Rapat Koordinasi Unit Penanggulangan Bencana Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2012 pada Kegiatan Rapat Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana di Daerah, yang berlangsung di Hotel Marina, Rabu (9/5), meminta agar aparatur pemerintah dan masyarakat senantiasa mewaspadai potensi bencana di daerah Maluku.
Menurut Gubernur, daerah Maluku secara geografis dan kondisi geologis memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang cukup tinggi, yang tidak dapat diprediksikan secara akurat, kapan akan terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat maupun terhadap infrastruktur.
Selain kompleksitas kondisi demografis di daerah ini dan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana, hal itu diperparah lagi dengan belum siapnya institusi penanggulangan bencana serta belum siapnya masyarakat secara optimal dalam menghadapi serta menangani resiko bencana.
“Bagi kita di daerah perlu kejelasan koordinasi, misalnya siapa yang berwenang untuk siapa, siapa yang bertanggungjawab untuk apa, serta akuntabilitas road map evakuasi atau lokasi aman. Untuk itu dibutuhkan satu induk koordinasi, sehingga segala sesuatu bisa dikomandoi dari satu pintu secara terintegrasi,” kata Gubernur.
Banyak pengalaman menunjukan bahwa ketika bencana datang barulah para pihak berwenang melaksanakan rapat untuk merencanakan langkah apa yang akan dilakukan. dan keadaan terkesan sangat lambat, mengingat kondisi tersebut pihak berwenang harus berburu dengan waktu dan bertambahnya jumlah korban bencana.
Gubernur sangat berharap, paradigma seperti demikian harus diubah yakni sebelum bencana datang, pihak berwenang harus lebih awal siap untuk menanggulangi dan menghadapi bencana itu sendiri. dan juga kesiapan masyarakat serta kemampuan dan pengetahuan menghadapi bencana, karena hal ini merupakan salah satu point penting pelaksanaan program masyarakat tangguh bencana.
Sementara Direktur Jendral PUM Kemendagri, I Made Suwandi dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Ditjen PUM Kemendagri, Muhamad Roem mengatakan, ditinjau dari jenis bencana yag terjadi serta dampaknya, situasi dan kondisi kebencanaan di wilayah Republik Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan, oleh sebab itu diperlukan upaya yang serius dari pemerintah daerah untuk melakukan langkah yang konkrit dalam melindungi masyaraktnya apabila terjadi kondisi kedaruratan, karena lokus dari bencana berada pada wilayah kerja pemerintah daerah kabupaten/kota, kecamatan atau desa/kelurahan yang mana tergantung dari skala dan kriteria bencana yang terjadi.
Kegiatan Rapat Fasilitasi ini diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPBD) Provinsi Maluku bersama Direktorat Jendral Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dihadiri Sekretaris Ditjen PUM Kemendagri, Muhammad Roem beserta staf, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kota se Maluku dan Narasumber, berlangsung dari 9 Mei hingga 10 Mei 2012.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan, pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan aparat daerah dalam rangka penanggulangan bencana selain itu agar masyarakat juga lebih siap saat menghadapi bencana yang bisa terjadi kapan saja. (bm 14)
